MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK BUDAYA

                                        MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK BUDAYA

Pengertian Manusia

        Manusia atau orang dapat diartikan berbeda-beda dari segi biologis, rohani dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikian sebgai Homo Sapiens (Bahasa Latin yang berarti “manusia yang tahu”), sebuah spesies primate dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi.

        Dalam hal kerohanian, mereka dijelaskan menggunakan konsep jiwa yang bervariasi di mana, dalam agama, dimengerti dalam hubungannya dengan kekuatan ketuhanan atau makhluk hidup; dalam mitos, mereka juga seringkali dibandingkan dengan ras lain.

       Dalam antropologi kebudayaan, mereka dijelaskan berdasarkan penggunaan bahasanya, organisasi mereka dalam masyarakat majemuk serta perkembangan teknologinya, dan terutama berdasarkan kemampuannya untuk membentuk kelompok dan lembaga untuk dukungan satu sama lain serta pertolongan.

- Manusia sebagai makhluk raga dan jiwa

        Atas dasar tinjauan manusia sebagai makhluk monodualisme, maka pendidikan akan menyelaraskan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan baik yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan jasmaniah maupun kebutuhan rohaniah dipenuhinya secara selaras dan seimbang. Selaras dan seimbang dalam arti kebutuhan-kebutuhan jasmaniah/hewaniah dipenuhi dengan pertimbangan-pertimbangan benar dan salah, indah dan tidak indah, baik dan buruk. Dengan demikian pemenuhan kebutuhan ini dilaksanakan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut sehingga diharapkan orang dapat terpenuhi kebutuhan jasmaniahnya tanpa meninggalkan pertimbangan-pertimbangan baik atau buruknya dalam memperoleh sesuatu untuk kepentingan jasmaniah tersebut.

- Manusia sebagai makhluk individu dan sosial

        Sebagai makhluk individu dan sosial manusia hendaknya saling menghargai dan menghormati, saling memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini individu hendaknya diperlakukan oleh kelompok sebagaimana dia memperlakukan kelompoknya.

      Pendidikan akan memberikan petunjuk/pengarahan agar di dalam hidup manusia perlu dipenuhi kebutuhan individunya tanpa mengabaikan kebutuhan orang lain. Sebaliknya kebutuhan kelompok dipenuhi tanpa menelantarkan dirinya sendiri. Di samping itu di dalam hubungannya dengan orang lain (kelompok) individu adalah punya hak dan tanggung jawab yang harus diakui oleh kelompoknya demikian juga kelompok yang punya hak dan tanggung jawab yang harus diakui oleh individu. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu ataupun perlakuan-perlakuan itu terpenuhi secara selaras dan seimbang baik individu maupun kelompoknya.

- Ditinjau dari monodualisme pribadi berdiri sendiri dan makhluk ciptaan Tuhan

        Pendidikan akan menyadarkan kepada manusia bahwa apa-apa yang direncanakan ataupun yang dicita-citakan tidak sepenuhnya berkat usaha manusia itu sendiri tetapi Tuhan ikut menentukannya. Dengan demikian maka pendidikan akan mendorong manusia dalam berusaha untuk mencapai sesuatu yang disertai dengan permohonan kepada Tuhan. Jadi manusia harus taqwa pada Tuhan.

          Dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan suatu kesatuan dari tujuh unsur/ dimensi yang merupakan kesatuan yang saling terkait dan bekerja sama dalam mencapai tujuan (hidup). Ketujuh unsur tersebut dapat dirunut sebagai berikut: Manusia sebagai makhluk yang berdimensi raga dan berdimensi jiwa. Jiwa terdiri dari tiga hal, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Manusia sebagai makhluk yang berdimensi individu dan berdimensi sosial. Manusia sebagai makhluk yang berdimensi pribadi dan makhluk Tuhan. Ketujuh dimensi tersebut disebut sebagai dimensi hakekat manusia.

Pengertian Budaya

        Budaya atau kebudayaan dalam Bahasa Belanda di istilahkan dengan kata culturur. Dalam bahasa Inggris culture. Sedangkan dalam bahasa Latin dari kata colera. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni.

      Pengertian budaya secara etimologi kebudayaan berasal kata ‘budaya’ yang dalam bahasa Sansekerta’Bodhya’ yang berarti akal budi,sinonimnya adalah kultur yang berasal dari bahasa Inggris Culture atau Cultuur dalam Bahasa Belanda.dapat disimpulkan arti kebudayaan secara etimologi adalah suatu hasil dari budi dan atau daya, cipta, karya, karsa, pikiran dan adat istiadat manusia yang secara sadar maupun tidak, dapat diterima sebagai suatu perilaku yang beradab.

Menurut beberapa ahli, pengertian budaya adalah:

E.B. Taylor : 1871 berpendapat bahwa budaya adalah: Suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, kesusilaan, hukum, adat istiadat, serta kesanggupan dan kebiasaan lainnya yang dipelajari manusia sebagai anggota masyarakat.

Koentjaraningrat : 1979 yang mengartikan budaya dengan: Keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar.

           Kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Teori Kebutuhan Abraham Maslow
Teori maslow didasarkan atas asumsi bahwa di dalam diri individu ada dua hal:
1. Suatu usaha yang positif untuk berkembang
2. Kekuatan untuk melawan atau menolak hambatan untuk berkembang.

       Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhanyang bersifat hirarkis. Pada diri masing-masing, orang mempunyai berbagai perasaan takut untuk mengambil kesempatan, takut membahayakan apa yang sudah ia miliki dan sebagainya tetapi di sisi lain seseorang juga memiliki dorongan untuk lebih maju ke arah keutuhan, keunikan diri, kearah berfungsinya semua kemampuan, kearah kepercayaan diri menghadapi dunia luar dan dapat menerima diri sendiri.

Teori Maslow

      Abraham Maslow (1908-1970) adalah seorang psikolog besar yang mencoba menemukan dan menawarkan jawaban sistematis atas pertanyaan tersebut melalui teorinya yang tersohor, yakni teori hirarki kebutuhan. Menurut Maslow, setiap individu memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hirarki dari tingkat yang paling mendasar sampai pada tingkat yang paling tinggi. Setiap kali kebutuhan pada tingkatan paling bawah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan lain yang lebih tinggi.

        Kebutuhan fisik dalam gambar susunan di samping diletakkan paling bawah adalah bukan maksud. Pada saat ini kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan yan paling kuat dan mendasar diantara yang lain. Dalam hal ini seseorang sangat membutuhkan oksigen untuk bernapas, air untuk diminum, makanan, papan, sandang, buang hajat kecil maupun besar, seks, dan fasilitas-fasilitas yang dapat berguna untuk kelangsungan hidupnya, ini merupakan contoh kebutuhan fisiologis.

- Kebutuhan Akan Rasa Aman dan Tenteram (Safety Needs).

           Sebenarnya tidak bisa dipungkiri, pada awalnya mayoritas dari aktivitas kehidupan manusia ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik ini. Segera setelah kebutuhan dasar terpenuhi, orang mulai ‘cari-cari’. Kebutuhan level kedua, yakni kebutuhan akan rasa aman dan kepastian (safety and security needs) muncul dan memainkan peranan dalam bentuk mencari tempat perlindungan, membangun privacy individual (kebebasan individu), mengusahakan keterjaminan finansial melalui asuransi atau dana pensiun, dan sebagainya.

- Kebutuhan Untuk Dicintai dan Disayangi (Belongingness Needs).

         Ketika kebutuhan fisik akan makan, papan, sandang berikut kebutuhan keamanan telah terpenuhi, maka seseorang beralih ke kebutuhan berikutnya yakni kebutuhan untuk dicintai dan disayangi (love and belonging needs). Dalam hal ini seseorang mencari dan menginginkan sebuah persahabatan, menjadi bagian dari sebuah kelompok, dan yang lebih bersifat pribadi seperti mencari kekasih atau memiliki anak, itu adalah pengaruh dari munculnya kebutuhan ini setelah kebutuhan dasar dan rasa aman terpenuhi.

- Kebutuhan Harga Diri Secara Penuh ( Esteem Needs).

         Level keempat dalam hirarki adalah kebutuhan akan penghargaan atau pengakuan (esteem needs). Maslow membagi level ini lebih lanjut menjadi dua tipe, yakni tipe bawah dan tipe atas. Tipe bawah meliputi kebutuhan akan penghargaan dari orang lain, status, perhatian, reputasi, kebanggaan diri, dan kemashyuran. Tipe atas terdiri atas penghargaan oleh diri sendiri, kebebasan, kecakapan, keterampilan, dan kemampuan khusus (spesialisasi). Apa yang membedakan kedua tipe adalah sumber dari rasa harga diri yang diperoleh. Pada self esteem tipe bawah, rasa harga diri dan pengakuan diberikan oleh orang lain. Akibatnya rasa harga diri hanya muncul selama orang lain mengatakan demikian, dan hilang saat orang mengabaikannya.

        Situasi tersebut tidak akan terjadi pada self esteem tipe atas. Pada tingkat ini perasaan berharga diperoleh secara mandiri dan tidak tergantung kepada penilaian orang lain. Dengan lain kata, sekali anda bisa menghargai diri anda sendiri sebagai apa adanya, anda akan tetap berdiri tegak, madheg pandhito, bahkan ketika orang lain mencampakkan anda!

- Kebutuhan Aktualisasi Diri ( Self Actualization Needs)

      Ketika kebutuhan akan penghargaan ini telah terpenuhi, maka kebutuhan lainya yang sekarang menduduki tingkat teratas adalah aktualisasi diri. Inilah puncak sekaligus fokus perhatian Maslow dalam mengamati hirarki kebutuhan. Terdapat beberapa istilah untuk menggambarkan level ini, antara lain growth motivation, being needs, dan self actualization.

          Maslow melakukan sebuah studi kualitatif dengan metode analisis biografi guna mendapat gambaran jelas mengenai aktualisasi diri. Dia menganalisis riwayat hidup, karya, dan tulisan sejumlah orang yang dipandangnya telah memenuhi kriteria sebagai pribadi yang beraktualisasi diri. Termasuk dalam daftar ini adalah Albert Einstein, Abraham Lincoln, William James, dam Eleanor Roosevelt.

Berdasar hasil analisis tersebut, Maslow menyusun sejumlah kualifikasi yang mengindikasikan karakteristik pribadi-pribadi yang telah beraktualisasi:

• Memusatkan diri pada realitas (reality-centered), yakni melihat sesuatu apa adanya dan mampu melihat persoalan secara jernih, bebas dari bias.

• Memusatkan diri pada masalah (problem-centered), yakni melihat persoalan hidup sebagai sesuatu yang perlu dihadapi dan dipecahkan, bukan dihindari.

• Spontanitas, menjalani kehidupan secara alami, mampu menjadi diri sendiri serta tidak berpura-pura.

• Otonomi pribadi, memiliki rasa puas diri yang tinggi, cenderung menyukai kesendirian dan menikmati hubungan persahabatan dengan sedikit orang namun bersifat mendalam.

• Penerimaan terhadap diri dan orang lain. Mereka memberi penilaian tinggi pada individualitas dan keunikan diri sendiri dan orang lain. Dengan kata lain orang-orang yang telah beraktualisasi diri lebih suka menerima kamu apa adanya ketimbang berusaha mengubah diri kamu.

• Rasa humor yang ‘tidak agresif’ (unhostile). Mereka lebih suka membuat lelucon yang menertawakan diri sendiri atau kondisi manusia secara umum (ironi), ketimbang menjadikan orang lain sebagai bahan lawakan dan ejekan.

• Kerendahatian dan menghargai orang lain (humility and respect)

• Apresiasi yang segar (freshness of appreciation), yakni melihat sesuatu dengan sudut pandang yang orisinil, berbeda dari kebanyakan orang. Kualitas inilah yang membuat orang-orang yang telah beraktualisasi merupakan pribadi-pribadi yang kreatif dan mampu menciptakan sesuatu yang baru.

• Memiliki pengalaman spiritual yang disebut Peak experience. Peak experience atau sering disebut juga pengalaman mistik adalah suatu kondisi saat seseorang (secara mental) merasa keluar dari dirinya sendiri, terbebas dari kungkungan tubuh kasarnya. Pengalaman ini membuat kita merasa sangat kecil atau sangat besar, dan seolah-olah menyatu dengan semesta atau keabadian (the infinite and the eternal). Ini bukanlah persoalan klenik atau takhayul, tetapi benar-benar ada dan menjadi kajian khusus dalam Psikologi Transpersonal, suatu (baru klaim) aliran keempat dalam ilmu psikologi setelah psikoanalisis, behaviorisme, dan humanisme, yang banyak mempelajari filosofi timur dan aspek-aspek kesadaran di luar kesadaran normal (Altered States of Consciousness, ASC). Peak experience bisa jadi merupakan argumen ilmiah yang valid untuk menjelaskan fenomena para rasul yang menerima wahyu dari Allah, atau pengalaman sufistik yang merasa telah memiliki sifat-sifat ketuhanan. Di sini maksudnya bukan sama persis seperti Tuhan, akan tetapi adalah menerapkan sifat-sifat Tuhan seperti Maha Adil, Maha Tahu, dan lain sebagainya sesuai tataran tingkatan manusia. Karena manusia itu tidaklah bisa menyamai sifat dan kemampuan Tuhan secara persis. (ini hanya sekedar pendapat penulis).

        Berdasarkan berbagai kualifikasi yang ‘amat sulit’ tersebut, maka tidaklah heran kalau masih sedikit orang di dunia ini yang mencapai level aktualisasi diri tersebut. Bahkan Maslow mengatakan bahwa jumlah orang-orang yang telah beraktualisasi diri tidaklah lebih dari dua persen saja dari seluruh populasi dunia.

Implikasi Teori

        Pemikiran Maslow tentang Teori Hierarki Kebutuhan Individu sudah dikenal luas, namun aplikasinya untuk kepentingan pendidikan siswa di sekolah tampaknya belum mendapat perhatian penuh. Secara ideal, dalam rangka pencapaian perkembangan diri siswa, sekolah seyogyanya dapat menyediakan dan memenuhi berbagai kebutuhan siswanya.

Berikut ini ringkasan tentang beberapa kemungkinan yang bisa dilakukan di sekolah dalam mengaplikasikan teori kebutuhan Maslow.
1. Pemenuhan Kebutuhan Fisiologis:

• Menyediakan program makan siang yang murah atau bahkan gratis.
• Menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai dan temperatur yang tepat 
• Menyediakan kamar mandi/toilet dalam jumlah yang seimbang. 
• Menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat bagi siswa yang representatif.

2. Pemenuhan Kebutuhan Rasa Aman:

• Sikap guru: menyenangkan, mampu menunjukkan penerimaan terhadap siswanya, dan tidak menunjukkan ancaman atau bersifat menghakimi.
• Adanya ekspektasi yang konsisten 
• Mengendalikan perilaku siswa di kelas/sekolah dengan menerapkan sistem pendisiplinan siswa secara adil. 
• Lebih banyak memberikan penguatan perilaku (reinforcement) melalui pujian/ ganjaran atas segala perilaku positif siswa dari pada pemberian hukuman atas perilaku negatif siswa. 

3. Pemenuhan Kebutuhan Kasih Sayang atau Penerimaan:
a. Hubungan Guru dengan Siswa:

•      Guru dapat menampilkan ciri-ciri kepribadian : empatik, peduli dan intereres terhadap siswa, sabar, adil, terbuka serta dapat menjadi pendengar yang baik.
•      Guru dapat menerapkan pembelajaran individua dan dapat memahami siswanya (kebutuhan, potensi, minat, karakteristik kepribadian dan latar belakangnya) 
•      Guru lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif dari pada yang negatif. 
•      Guru dapat menghargai dan menghormati setiap pemikiran, pendapat dan keputusan setiap siswanya. 
•      Guru dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan dan memberikan kepercayaan terhadap siswanya.

b. Hubungan Siswa dengan Siswa:

•      Sekolah mengembangkan situasi yang memungkinkan terciptanya kerja sama mutualistik dan saling percaya di antara siswa
•      Sekolah dapat menyelenggarakan class meeting, melalui berbagai forum, seperti olah raga atau kesenian. 
•      Sekolah mengembangkan diskusi kelas yang tidak hanya untuk kepentingan pembelajaran. 
•      Sekolah mengembangkan tutor sebaya 
•      Sekolah mengembangkan bentuk-bentuk ekstra kurikuler yang beragam.

4. Pemenuhan Kebutuhan Harga Diri:
a. Mengembangkan Harga Diri Siswa

•      Mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan latar pengetahuan yang dimiliki siswanya (scaffolding)
•      Mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa 
•      Memfokuskan pada kekuatan dan aset yang dimiliki setiap siswa 
•      Mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi 
•      Selalu siap memberikan bantuan apabila para siswa mengalami kesulitan 
•      Melibatkan seluruh siswa di kelas untuk berpartisipai dan bertanggung jawab. 
•      Ketika harus mendisiplinkan siswa, sedapat mengkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum.

b. Penghargaan dari pihak lain

•      Mengembangkan iklim kelas dan pembelajaran kooperatif dimana setiap siswa dapat saling menghormati dan mempercayai, tidak saling mencemoohkan.
•      Mengembangkan program “star of the week” 
•      Mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan, usaha dan prestasi yang diperoleh siswa. 
•      Mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan setiap sisiwa untuk memiliki sikap empatik dan menjadi pendengar yang baik. 
•      Berusaha melibatkan para siswa dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan kepentingan para siswa itu sendiri.

c. Pengetahuan dan Pemahaman

•      Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengeksplorasi bidang-bidang yang ingin diketahuinya.
•      Menyediakan pembelajaran yang memberikan tantangan intelektual melalui pendekatan discovery-inquiry 
•      Menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam 
•      Menyediakan kesempatan kepada para siswa untuk berfikir filosofis dan berdiskusi.

d. Estetik

•      Menata ruangan kelas secara rapi dan menarik
•      Menempelkan hal-hal yang menarik dalam dinding ruangan, termasuk di dalamnya memampangkan karya-karya seni siswa yang dianggap menarik 
•      Ruangan dicat dengan warna-warna yang menyenangkan 
•      Memelihara sarana dan pra sarana yang ada di sekeliling sekolah 
•      Ruangan yang bersih dan wangi 
•      Tersedia taman kelas dan sekolah yang tertata indah

5. Pemenuhan Kebutuhan Akatualisasi Diri

•      Memberikan kesempatan kepada para siswa untuk melakukan yang terbaiknya
•      Memberikan kekebasan kepada siswa untuk menggali dan menjelajah kemampuan dan potensi yang dimilikinya 
•      Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata. 
•      Perencanaan dan proses pembelajaran yang melibatkan aktivitas meta kognitif siswa. 
•      Melibatkan siswa dalam proyek atau kegiatan “self expressive” dan kreatif

Sumber :

http://community.gunadarma.ac.id/blog/view/id_6618/title_teori-motivasi-abraham-maslow-dan-implikasinya/
http://ahmadsulaiman007.wordpress.com/2013/06/24/jelaskan-mengapa-manusia-dikatakan-sebagai-mahluk-berbudaya/
http://mynameisedho.blogspot.com/2013/04/manusia-sebagai-makhluk-berbudaya.html
http://www.psb-psma.org/content/blog/aplikasi-teori-kebutuhan-maslow-di-sekolah
http://lelyumiasih.blogspot.com/2012/06/manusia-sebagai-makhluk-berbudaya.html

Read More

TUGAS SOFTSKILL 4 POLITIK STRATEGI NASIONAL

POLITIK STRATEGI NASIONAL
Politik Negara

           Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Negara adalah suatu badan atau organisasi hasil dari pada perjanjian. Jadi suatu politik Negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang diantara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya Negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat dan ilmu politik.

Kekuasaan 

        Kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain; artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Kekuasaan juga berarti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan, atau kejadian. Kekuasaan tidak sama dengan wewenang, wewenang tanpa kekuasaan atau kekuasaan tanpa wewenang akan menyebabkan konflik dalam organisasi.

Pengambilan Keputusan

        Pengambilan Keputusan merupakan tindakan dalam pemilihan alternative untuk mencapai sasaran.  Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingan satu sama lain. 

Kebijakan Umum

          Kebijakan umum, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku untuk mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan di beri sanksi sesuai bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang berhak menjatuhkan sanksi. 

Distribusi Kekuasaan

           Distribusi kekuasaan digunakan untuk menganalisis suatu kejadian dalam pengambilan keputusan terpusat pada sekelompok orang kecil. 
Ada dua model distribusi kekuasaan : 
1.     Model elite, yang berkuasa dan memerintah.
2.     Model pluralis, ya ng tergolong oleh masyarakat.

Strategi
Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.

Politik dan Starategi Nasional

Politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Starategi Nasional

         Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. Sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik”. Lebaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politk dilakukan setelah presiden menerima GBHN .Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. 

Penyusunan Politik dan Starategi Nasional

          Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden (mandataris MPR). Dalam melaksanakan tugasnya ini presiden dibantu oleh lembaga-lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi seperti Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah dan dewan Stabitas Politik dan Keamanan.

       Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN, selanjutnya Presiden menyusun program kabinetnya dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program kabinet tersebut. Program kabinet dapat dipandang sebagai dokumen resmi yang memuat politik nasional yang digariskan oleh presiden.

       Jika politik nasional ditetapkan Presiden (mandataris MPR) maka strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan bidangnya atas petunjuk dari presiden.Apa yang dilaksanakan presiden sesungguhnya merupakan politik dan

strategi nasional yang bersifat pelaksanaan, maka di dalamnya sudah tercantum program-program yang lebih konkrit untuk dicapai, yang disebut sebagai Sasaran Nasional.

       Proses politik dan strategi nasional di infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam.Sesuai dengan kebijakan politik nasional maka penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sebagai sasaran sektoralnya. Melalui pranata-pranata politik masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat ini peranan masyarakat dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan MPR maupun yang dilaksanakna oleh presiden sangat besar sekali. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sos bud maupun hankam akan selalu berkembang hal ini dikarenakan oleh:

– Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

– Semakin terbukanya akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya.

– Semakin meningkatnya kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

– Semakin meningkatnya kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang ditunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

– Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide-ide baru.

Penyusunan Politik Starategi Nasional dan Stratifikasi Politik Strategi Nasional Daerah

Sertifikasi politik (kebijakan) nasional dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

a.    Tingkat Penentu Kebijakan Puncak
      Tingkat kebijakan puncak meliputi Kebijakan tertinggi yang menyeluruh secara nasional dan mencakup: penentuan Undang-undang Dasar, penggarisan masalah makro politik bangsa dan negara untuk merumuskan idaman nasional (national goals) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. kebijakan tingkat puncak ini dilakukan oleh MPR dengan hasil rumusan dalam GBHN dan ketapan MPR. Dalam hal dan keadaaan yang menyangkut kekuasaan kepala negara seperti tercantum pada pasal-pasal 10 s.d. 15 UUD 1945, tingkat penentuan kebijakan puncak ini juga menackup kewenangan presiden sebagai kepala negara.

b.    Tingkat Kebijakan Umum
    Tingkat kebijakan umum merupakan tingkat kebijakan di bawah tingkat kebijakan puncak, yang lingkupnya juga menyeluruh nasional. Hasil-hasilnya dapat berbentuk:
1). Undang-undang yang kekuasaan pembuatannya terletak di tangan presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 pasal 5 ayat (1) ).
2). Peraturan pemerintah untuk mengatur pelaksanaan undang-undang yang wewenang penerbitannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 5 ayat (2) ).
3). Keputusan atau instruksi presiden, yang berisi kebijakan-kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang wewenang pengeluarannya berada di tangan presiden (UUD 1945 pasal 4 ayat (1) ).
4). Dalam keadaan tertentu dapat pula dikeluarkan Maklumat Presiden.

a) Tingkat Penentuan Kebijakan Khusus

    Kebijakan khusus merupakan penggarisan terhadap suatu bidang utama (major area) pemerintahan

b) Tingkat Penentuan Kebijakan Teknis
   Kebijakan teknis merupakan penggarisan dalam satu sektor dari bidang utama di atas dalam bentuk prosedur serta teknik untuk mengimplementasikan rencana, program, dan kegiatan.

c) Dua Macam Kekuasaan dalam Pembuatan Aturan di Daerah
- Wewenang penentuan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat di daerah terletak di tangan gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yuridikasinya masing-masing.

- Kepala Daerah berwenang mengeluarkan kebijakan pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

Implementasi Politik Starategi Nasional

a) Implementasi politik  strategi nasional di bidang hukum: 
- Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. 

- Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang–undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaianya dengan reformasi melalui program legalisasi. 
- Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.

- Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang–undang.
- Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan, serta pengawasan yang efektif.
- Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun. 

b) Implementasi politik srategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. 
- Menata Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara untuk melindungi, memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap ancaman dari luar dan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan memberikan darma baktinya dalam membantu menyelenggarakan pembangunan.
- Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Repuiblik Indonesia sebagai kekuatan utama didukung komponen lainnya dari kekuatan pertahanan dan keamanan negara dengan meningkatkan kesadaran bela negara melalui wajib latih dan membangun kondisi juang, serta mewujudkan kebersamaan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan rakyat. 

c) Implementasi politik strategi nasional di bidang politik
Dalam Negeri :
- Meningkatkan kemandirian partai politik terutama dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta mengembangkan fungsi pengawasan secara efektif terhadap kineja lembaga–lembaga negara dan meningkatkan efektivitas, fungsi dan partisipasi organisasi kemasyarakatan, kelompok profesi dan lembaga swadaya masyarakat dalam kehidupan bernegara.
- Meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komprehensif kepada masyarakat untuk mengembangkan budaya politik yaitu demokratis, menghormati keberagaman aspirasi, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Memasyarakatan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Menyelenggarakan pemilihan umum secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat seluas–luasnya atas dasar prinsip demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan beradab yang dilaksanakan oleh badan penyelenggara independen dan nonpartisan selambat–lambatnya pada tahun 2004.
- Membangun bangsa dan watak bangsa (nation and character building) menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratis, dinamis, toleran, sejahtera, adil dan makmur.
- Menindak lanjuti paradigma Tentara Nasional Indonesia dengan menegaskan secara konsisten reposisi dan redefinisi Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara dengan mengoreksi peran politik Tentara Nasional Indonesia dalam bernegara. Keikutsertaan Tentara Nasional Indonesia dalam merumuskan kebijaksanaan nasional dilakukan melalui lembaga tertinggi negara Majelis Permusyawaratan Negara.

Hubungan Luar Negeri
- Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
- Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
- Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas.
- Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negara-negara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik.
- Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN. 

d) Implemetasi politik strategi nasional di bidang ekonomi. 
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.
- Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama uasaha kecil, menengah dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya local.
- Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran, yang merupakan dampak krisis ekonomi.
- Mempercepat penyelamatan dan pemulihan ekonomi guna membangkitkan sektor riil terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi melalui upaya pengendalian laju inflasi, stabilitas kurs rupiah pada tingkat yang realistis, dan suku bunga yang wajar serta didukung oleh tersedianya likuiditas sesuai dengan kebutuhan.
- Menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan mengurangi defisit anggaran melalui peningkatan disiplin anggaran, pengurangan susidi dan pinjaman luar negeri secara bertahap, peningkatan penerimaan pajak progresif yang adil dan jujur , serta penghematan pengeluaran.
- Mempercepat rekapitulasi sektor perbankan dan restrukturisasi utang swasta secara transparan agar perbankan nasional dan perusahaan swasta menjadi sehat, terpercaya, adil,dan efisien dalam melayani masyarakat dan kegiatan perekonomian.
- Melaksanakan restrukturisasi aset negara, terutama aset yang berasal dari likuidasi perbankan dan perusahaan, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara transparan dan pelaksanaannya dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Pengelolaan aset negara diatur dengan undang–undang.
- Melakukan renegoisasi dan mempercepat restrukturisasi utang luar negeri bersama–sama dengan Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Lembaga Keuangan Internasional lainnya, dan negara donor dengan memperhatikan kemampuan bangsa dan negara, yang pelaksanaanya dilakukan secara transparan dan dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 

e) Implemetasi politik strategi nasional di bidang Pembangunan Nasional

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaannya sbb:
- Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.
- DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
- Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam siding Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
- GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci  dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
- PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. 

f) Implemetasi politik strategi nasional di bidang Penyelenggaraan Negara 
- Membersihkan penyelenggaraan negara dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memberikan sanksi seberat-beratnya.
- Melakukan pemeriksaan terhadap kekayaan pejabat negara dan pejabat pemerintah sebelum dan sesudah memangku jabatan.
- Meningkatkan fungsi dan keprofesionalan birokasi dalam melayani masyarakat dalam mengelola kekayaan negara secara transparan.
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia.
- Memantapkan netralisasi politik pegawai negeri dengan menghargai hak-hak politiknya. 
g) Implemetasi politik strategi nasional di bidang Komunikasi, Informasi, dan Media Masa 
- Meningkatkan pemanfaatan peran komunikasi melalui media massa modern dan media tradisional.
- Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penenapan teknologi informasi dan komunikasi.
- Meningkatkan peran pers yang bebas sejalan dengan peningkatan kualitas dan kesejahteraan insan pers.
- Membangun jaringan informasi dan komunikasi antara pusat dan daerah serta antar daerah secara timbal balik.
- Memperkuat kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana penerangan khususnya di luar negeri. 

h) Implemetasi politik strategi nasional di bidang Agama 
- Memantapkan fungsi, peran,dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam penyelenggaraan negara.
- Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama.
- Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antarumat beragama sehingga tercipta suasan yang harmonis.
- Meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.
- Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dalam ikut mengatasi perubahan yang terjadi dalam semua aspek kehidupan. 

i) Implemetasi politik strategi nasional di bidang Pendidikan 
- Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
- Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum.
- Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan.
- Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah.
- Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah,terpadu, dan menyeluruh.
  
j) Implemetasi politik strategi nasional di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 
- Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungnan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan.
- Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan sumber daya alam.
- Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaharuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Keberhasilan Politik Strategi Nasional
Penyelenggaraan pemerintah/Negara dan setiap warga negara Indonesia/ masyarakat harus memiliki :
- Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Semangat kekeluargaan yang berisikan kebersamaan, kegotong-royongan, kesatuan dan persatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat guna kepentingan nasional.
- Percaya diri pada kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepada kepribadian bangsa, sehingga mampu menatap masa depan yang lebih baik.
- Kesadaran, patuh dan taat pada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran sehingga pemerintah/negara diwajibkan menegakkan dan menjamin kepastian hukum
- Pengendalian diri sehingga terjadi keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan antara berbagai kepentingan.
- Mental, jiwa, tekad, dan semangat pengabdian, disiplin, dan etos kerja yang tinggi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- IPTEK, dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sehingga memiliki daya saing dan dapat berbicara dipercaturan global.

      Apabila penyelenggara dan setiap WNI/masyarakat memiliki tujuh unsur tersebut, maka keberhasilan Polstranas terwujud dalam rangka mencapai cita-cita dan tujuan nasional melalui perjuangan non fisik sesuai tugas dan profesi masing-masing. Dengan demikian diperlukan kesadaran bela negara dalam rangka mempertahankan tetap utuh dan tegapnya NKRI.


Masyarakat Madani
      Istilah madani secara umum dapat diartikan sebagai “ adab atau beradab “ Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat tata masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya, untuk dapat mencapai masyarakat seperti itu, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat dalam memilih pimpinannya.
     Menurut Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan kestabilan masyarakat, inisiatif dari individu dan masyarakat berupa pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan bukan nafsu atau keinginann individu.
       Masyarakat madani, yang merupakan kata lain dari masyarakat sipil (civil society), kata ini sangat sering disebut sejak kekuatan otoriter orde baru tumbang selang satu tahun ini. Malah cenderung terjadi sakralisasi pada kata itu seolah implementasinya mampu memberi jalan keluar untuk masalah yang tengah dihadapi oleh bangsa kita. Kecenderungan sakralisasi berpotensi untuk menambah derajat kefrustasian yang lebih mendalam dalam masyarakat bila terjadi kesenjangan antara realisasi dengan harapan. Padahal kemungkinan untuk itu sangat terbuka, antara lain, kesalahan mengkonsepsi dan juga pada saat manarik parameter-parameter ketercapaian.
       Saat ini gejala itu sudah ada, sehingga kebutuhan membuat wacana ini lebih terbuka menjadi sangat penting dalam kerangka pendidikan politik bagi masyarakat luas.

Ciri-Ciri Masyarakat Madani
Masyarakat madani memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Free public sphere (ruang publik yang bebas)
      Ruang publik yang diartikan sebagai wilayah dimana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik, warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta memublikasikan pendapat, berserikat, berkumpul serta memublikasikan informasi kepada public.
b. Demokratisasi
       Menurut Neera Candoke, masyarakat sosial berkaitan dengan wacana kritik rasional masyarakat yang secara ekspisit mensyaratkan tumbuhnya demokrasi., dalam kerangka ini hanya negara demokratis yang mampu menjamin masyarakat madani.
c. Toleransi
       Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukan sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat yang lain yang berbeda.
d. Pluralisme
     Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan disertai sikap tulus bahwa masyarakat itu majemuk. Kemajemukan itu bernilai positif dan merupakan rahmat tuhan.
e. Keadilan Sosial (Social justice)
    Keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga dan negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan.
f. Partisipasi sosial
     Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memunkinkan otonomi individu terjaga.
g. Supermasi hukum
    Penghargaan terhadap supermasi hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan, keadilan harus diposisikan secara netral, artinya tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum.

CONTOH KASUS
Strategi Nasional dalam mencegah dan memberantas korupsi.

         Kasus ini merupakan sebuah pelanggaran dimana menyangkut tindakan korupsi yang dilakukan dengan cara memungut biaya atau pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum, kasus ini merupakan sebuah kasus dimana penyelesaiannya dibutuhkan strategi nasional. Strategi ini dilakukan pemerintah guna mencegah dan memberantas tindakan- tindakan korupsi di negara ini.
      Dalam menyelesaikan permasalahan ini dibutuhkan strategi yang menyangkut strategi nasional agar kejadian tersebut tidak terulang kembali, usaha pemerintah saat ini sudah cukup baik dengan mengadakan sebuah organisasi atau disebut dengan Komisi Pemerantasan Korupsi serta dibantu dengan aparat kepolisian yang menangani kasus serta menyelidiki kasus, tindakan ini merupakan sebuah strategi nasional dalam mencegah serta memberantas korupsi.

Sumber :

http://doubledparadise.blogspot.com/2012/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none_4046.html 

http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi 

http://darmaprasajawahyudi2.blogspot.com/2013/06/dasar-pemikiran-penyusunan-politik-dan.html 

http://coecoesm.wordpress.com/2013/06/26/dasar-pemikiran-penyusunan-strategi-politik-strategi-nasional/ 

http://intanjulianaa.wordpress.com/2013/05/28/pengertian-stratifikasi-politik-dan-strategi-nasional-dan-daerah/ 
http://ghodoxxx.blogspot.com/2013/05/implementasi-polstranas.html 
http://immanuelfernando6.blogspot.com/2013/05/keberhasilan-polstranas-dalam.html 

Read More