CONTOH PENERAPAN ATAU PENGGUNAAN STANDAR TEKNIK DAN MANAJEMEN

CONTOH PENERAPAN ATAU PENGGUNAAN STANDAR TEKNIK DAN MANAJEMEN

ISO 14000

          ISO 14000 adalah kumpulan standar-standar terkait pengelolaan lingkungan yang disusun untuk membantu organisasi untuk meminimalisir dampak negatif kegiatan-kegiatan (proses dll) mereka terhadap lingkungan, seperti menimbulkan perubahan yang merugikan terhadap udara, air atau tanah, mematuhi peraturan perundangan-undangan dan persyaratan-persyaratan berorientasi lingkungan yang berlaku, memperbaiki hal-hal di atas secara berkelanjutan. ISO 14000 serupa dengan ISO 9000 - manajemen mutu dalam hal berkaitan dengan bagaimana sebuah produk diproduksi ketimbang tentang produk itu sendiri. Sebagaimana halnya ISO 9000, sertifikasinya dilakukan oleh pihak ketiga, bukan oleh ISO sendiri. Standar audit ISO 19001 diterapkan saat mengaudit ketaatan ISO 9000 dan 14000 sekaligus. Persyaratan ISO 140001 merupakan bagian integral dari Skema Manajemen dan Audit Lingkungan (Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Struktur dan persyaratan material EMAS lebih menuntut, terutama menyangkut tugas-tugas peningkatan, kepatuhan hukum dan pelaporan kinerja.

PENERAPAN STANDAR TEKNIK DAN MANAJEMEN

          Standar Teknik adalah serangkaian eksplisit persyaratan yang harus dipenuhi oleh bahan, produk, atau layanan. Jika bahan, produk atau jasa gagal memenuhi satu atau lebih dari spesifikasi yang berlaku, mungkin akan disebut sebagai berada di luar spesifikasi. Sebuah standard teknik dapat dikembangkan secara pribadi, misalnya oleh suatu perusahaan, badan pengawas, militer dan lain-lain ini biasanya di bawah payung suatu sistem manajemen mutu. Adopsi sistem manajemen mutu hendaknya suatu keputusan strategis suatu organisasi. Standar ini tidak bermaksud untuk menyeragamkan struktur sistem manajemen mutu atau keseragaman dokumentasi.

          Implementasi dilakukan di dalam duniia industri manufaktur adalah industri yang memiliki kaitan yang sangat erat dengan lingkungan hidup. Betapa tidak, suara-suara yang dihasilkan dari mesin-mesin produksi dapat berpotensi menghasilkan pencemaran suara. Alat-alat transportasi yang digunakannya dapat berpotensi menghasilkan pencemaran getaran & debu. Pemakaian air tanah yang berlebihan, air buangan yang belum memenuhi baku mutu, rembesan minyak/oli, kebocoran bahan bakar berpotensi menghasilkan pencemaran air. Lalu gas-gas yang dihasilkan dapat berakibat pada pencemaran udara bila tidak diperhatikan.

          Apabila industri manufaktur tidak menangani hal-hal di atas secara baik, tentunya akan berakibat buruk pada perusahaan. Selain terancam pencabutan izin operasi, perusahaan juga akan memperoleh banyak tuntutan dari masyarakat sekitar maupun LSM lingkungan hidup yang akan menyebabkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi besar. Selain itu, juga akan menutup peluang perusahaan untuk dapat memasarkan produknya ke perusahaan-perusahaan yang terkenal ramah lingkungan.

          Lalu bagaimana agar perusahaan manufaktur mampu mengendalikan risiko pencemaran lingkungan hidupnya? Implementasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001 adalah solusi yang tidak bisa ditawar lagi bagi perusahaan manufaktur. ISO 14001 telah terbukti efektif di dunia untuk mengendalikan aspek lingkungan hidup. Pertanyaannya sekarang, bagaimanakah penerapan ISO 14001 tersebut pada industri manufaktur.

          Proses implementasi ISO 14001 pada industri manufaktur harus menggunakan pendekatan yang menitikberatan pada proses-proses industri manufaktur yang memiliki risiko terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan pengalaman konsultan BSP, berikut ini adalah sekilas langkah penerapan ISO 14001 pada industri manufaktur.

          Langkah awal implementasi ISO 14001 dimulai dengan intrepretasi klausa ISO 14001 pada proses kerja perusahaan. Pertanyaan yang harus dijawab oleh konsultan serta perusahaan adalah proses-proses apa saja yang memiliki risiko pencemaran lingkungan hidup? Apa saja risiko pencemaran lingkungan hidup yang mungkin terjadi? Bagaimana mengukur & mengklasifikasikannya? Bagaimana mengendalikannya? Fasilitas apa saja yang dibutuhkan? Keahlian apa saja yang harus dimiliki oleh SDM-nya? Bagaimana bila terjadi bencana secara tiba-tiba? Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab secara tepat, kita akan mampu menyusun sistem yang sesuai dengan karakteristik proses & risiko pencemaran lingkungan hidup yang ada pada perusahaan.

          Setelah intrepretasi standar, langkah selanjutnya adalah penyusunan sistem & dokumen ISO 14001. Beberapa prosedur Sistem Manajemen Lingkungan yang dipersyaratkan standar ISO 14001 wajib disiapkan, sedangkan beberapa prosedur operasi khusus perlu disiapkan pula antara lain seperti prosedur tanggap darurat, ataupun prosedur identifikasi aspek & bahaya lingkungan hidup.

          Setelah penyusunan sistem & dokumen, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan sistem. Hasil dari implementasi ini berupa record kegiatan penerapan sistem tersebut. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. agar proses implementasi dapat berjalan dengan efektif, yaitu disarankan perusahaan memiliki Tim Lingkungan (biasanya digabung dengan tim K3 menjadi K3L) yang berfungsi memantau pelaksanaan & kondisi lingkungan di perusahaan tersebut.

          Apabila implementasi telah dilaksanakan, maka perusahaan melakukan kegiatan audit internal yang berfungsi untuk memastikan apakah sistem berjalan secara efektif atau tidak? Apabila proses internal audit telah dilakukan, perusahaan dapat melakukan rapat tinjauan manajemen. Tinjauan manajemen ini dapat dilakukan Manajemen Puncak berbarengan dengan rapat evaluasi kuartal ataupun semester. Apabila seluruh proses telah dijalankan, maka perusahaan dapat melanjutkan ke tahap sertifikasi oleh badan sertifikasi independen untuk memperoleh sertifikat pengakuan implementasi ISO 14001.

          Dengan telah diperolehnya sertifikasi ISO 14001, maka industri manufaktur tersebut baru memasuki tahap awal (tahap taat azas/compliance) pemenuhan manajemen lingkungan. Hasil implementasi tersebut perlu dilakukan evaluasi guna dapat senantiasa meningkatkan perbaikan terhadap sistem manajemen lingkungan yang telah diterapkan perusahaan.

Ir. Santoso Jokowaluyo, Drs. Hermono, dan Sik Sumaedi, S.T.

PT. VOKSEL ELECTRIC Tbk.

PT Voksel Electric Tbk. ("Perusahaan") didirikan di Jakarta pada tanggal 19 April 1971. Sejak tahun 1989, Perusahaan menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA) melalui perjanjian usaha patungan dengan Showa Electric Wire & Cable Co. Ltd Jepang (sekarang, SWCC Showa Cable Systems Co., Ltd.) Sejalan dengan strategi pertumbuhan agresifnya, Perusahaan menerbitkan penawaran umum perdana di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tanggal 20 Desember 1990.Dengan terus mengejar keunggulan kualitasnya, Perusahaan dianugerahi berbagai sertifikat kualitas internasional, seperti ISO 9002: 1994 tahun 1995, ISO 9001: 1994 tahun 1999 dan ISO 9001: 2000 tahun 2003 dan ISO 9001: 2008 tahun 2009 dari SGS Yarsley International Jasa Sertifikasi, Ltd. Pada tahun 2008, Perusahaan memperoleh Sertifikat KEMA dari KEMA Nederland BV Perusahaan baru saja memperoleh sertifikat TUVcertificates pada tahun 2012.Perusahaan sangat berkomitmen untuk mencegah pencemaran lingkungan dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Sejalan dengan komitmen ini, Perusahaan telah memperoleh ISO - 14001 dan OHSAS - 18001 pada bulan Januari 2010.

Referensi         :

http://www.bikasolusi.co.id/implementasi-iso-14001-pada-industri-manufaktur/

https://id.wikipedia.org/wiki/ISO_14000

http://myblogswm.blogspot.co.id/2017/06/perusahaan-yang-telah-menerapkan.html

http://hasputra.blogspot.co.id/2016/06/contoh-kasus-penerapan-standar-teknik.html

Read More

3 KASUS KONTRAK KERJA ATAU BISNIS BESERTA PROSEDUR PENDIRIAN BISNIS, KONTRAK BISNIS, KONTRAK KERJA, PROSEDUR PENGADAAAN

3 KASUS KONTRAK KERJA ATAU BISNIS BESERTA PROSEDUR PENDIRIAN BISNIS, KONTRAK BISNIS, KONTRAK KERJA, PROSEDUR PENGADAAAN

Kasus  Pertama

Judul Kasus   :

Yahoo dituntut mantan pegawai karena pelanggaran kontrak kerja

Kasus  :

Yahoo dikabarkan curang soal sistem penilaian kerja dan juga melakukan diskriminasi terhadap para karyawan prianya.Yahoo dikabarkan telah digugat oleh mantan pegawainya bernama Gregory Anderson atas pelanggaran kontrak kerja. Sebagaimana dilansir oleh BusinessInsider (2/2/16), Anderson menganggap perusahaan yang pernah mempekerjakannya itu telah melanggar hukum federal dan California. Anderson mengungkap jika dia diberhentikan semena-mena pada akhir tahun 2014, padahal ketika itu ia sedang dalam masa cuti untuk mengikuti program fellowship dari University of Michigan. Ia bahkan mengungkap jika kala itu, pihak Yahoo juga sudah melakukan kecurangan dengan memanipulasi hasil penilaian kerja bulanan untuk mengeluarkan sejumlah karyawan.

Sumber Berita           : https://www.techno.id/tech-news/yahoo-dituntut-mantan-pegawai-karena-pelanggaran-kontrak-kerja-160202u.html

Kasus  Kedua

Judul Kasus   :

Kasus Wanprestasi Sinemart, Saham SCMA Anjlok 5,17%

Kasus  :

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat menyatakan PT Sinemart dan Leo Sutanto bersalah terkait wanprestasi penjualan saham ke PT Indonesia Entertainment Group yang dulu bernama Elang Permata Cakrawala. Dalam amar putusan bernomor 9/PDT.G/2017/PN.JKT.BRT tertanggal 16 Maret 2017, dan berkekuatan hukum tetap atau in kracht, PN Jakarta Barat memutuskan bahwa transaksi penjualan saham ke PT Indonesia Entertainment Group yang dulu bernama Elang Permata Cakrawala dinyatakan batal.

Sumber Berita           : http://economy.okezone.com/read/2017/04/17/278/1669853/business-hits-kasus-wanprestasi-sinemart-saham-scma-anjlok-5-17

Kasus  Ketiga

Judul Kasus   :

Adidas Putus Kontrak, Ribuan Karyawan Terancam PHK

Kasus  :

Pemegang merek sepatu Adidas menghentikan kontrak pemesanan sepatu dengan pemasok PT Prima Inreksa Industries di Tangerang. Alasannya penghentian kontrak merupakan persoalan internal manajemen pemasok. Adidas memutuskan kontrak karena Prima Inreksa Industries sudah tak mampu lagi memasok sepatu sesuai permintaan akibat masalah keuangan.Sekretaris Perusahaan BNI Intan Abdams Katoppo mengatakan, pihaknya memasukkan Prima Inreksa Industries dalam status perusahaan yang memiliki kredit macet (non performing loan/NPL) kelas lima. Alasan inilah yang menyebabkan BNI menolak mengucurkan pijaman sebesar US$ 5 juta kepada perusahaan tersebut. BNI, kata Intan, sudah mengucurkan kredit hingga mencapai Rp 300 miliar. Namun, hingga sekarang perusahaan itu belum mampu menyelesaikan kewajibannya."Jadi pengajuan kreditnya terganjal oleh kewajiban-kewajibannya yang dulu," ujarnya kepada Tempo.

Sumber Berita           : https://bisnis.tempo.co/read/news/2008/06/20/056126060/adidas-putus-kontrak-ribuan-karyawan-terancam-phk

KONTRAK BISNIS

kontrak adalah” Kaidah/aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antar para pihak berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum untuk melaksanakan suatu prestasi/obyek perjanjian” dan Pengaturan umum tentang kontrak diatur dalam KUHPerdata buku III. Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi bebrapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prakontrak (Negosiasi, Memorandum of Understanding (MoU), Studi kelayakan, Negosiasi (lanjutan).

2.    Kontrak (Penulisan naskah awal, Perbaikan naskah, Penulisan naskah akhir, Penandatanganan).

3.  Pascakontrak (Pelaksanaan, Penafsiran, Penyelesaian sengketa).

Sebelum kontrak disusun atau sebelum transaksi bisnis berlangsung, biasanya terlebih dahulu dilakukan negosiasi awal. Negosiasi merupakan suatu proses upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain. Dalam negosiasi inilah proses tawar menawar berlangsung.
Tahapan berikutnya pembuatan Memorandum of Understanding (MoU). MoU merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal tersebut dalam bentuk tertulis. MoU walaupun belum merupakan kontrak, penting sebagai pegangan untuk digunakan lebih lanjut di dalam negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan atau pembuatan kontrak. Setelah pihak-pihak memperoleh MoU sebagai pegangan atau pedoman sementara, baru dilanjutkan dengan tahapan studi kelayakan (feasibility study, due diligent) untuk melihat tingkat kelayakan dan prospek transaksi bisnis tersebut dari berbagai sudut pandang yang diperlukan misalnya ekonomi, keuangan, pemasaran, teknik, lingkungan, sosial budaya dan hukum. Hasil studi kelayakan ini diperlukan dalam menilai apakah perlu atau tidaknya melanjutkan transaksi atau negosiasi lanjutan. apabila diperlukan, akan diadakan negosiasi lanjutan dan hasilnya dituangkan dalam kontrak.Dalam penulisan naskah kontrak di samping diperlukan kejelian dalam menangkap berbagai keinginan pihak-pihak, juga memahami aspek hukum, dan bahasa kontrak. Penulisan kontrak perlu mempergunakan bahasa yang baik dan benar dengan berpegang pada aturan tata bahasa yang berlaku. Dalam penggunaan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing harus tepat, singkat, jelas dan sistematis. Walaupun tidak ditentukan suatu format baku di dalam perundang-undangan, dalam praktek biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti suatu pola umum yang merupakan anatomi dari sebuah kontrak, sebagai berikut :

(1)   Judul;

(2)   Pembukaan;

(3)   Pihak-pihak;

(4)   Latar belakang kesepakatan (Recital);

(5)   Isi;

(6)   Penutupan.

PROSEDUR PENDIRIAN BISNIS

Berikut ini merupakan prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan bisnis atau dalam memulai suatu bisnis :

1.    Tahapan pengurusan izin pendirian

Bagi badan usaha berskala besar, hal ini menjadi prinsip yang paling penting demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hingga izin perluasan. Untuk beberapa jenis badan usaha lainnya, misalnya sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan, jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi. Beberapa dokumen yang diperlukan pada tahapan ini adalah Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Bukti diri. Serta perizinan yang perlu dipenuhi dalam badan usaha tersebut, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

2.    Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha harus berbadan hukum. Akan tetapi, setiap badan usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar, maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk badan usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA).

3.    Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Badan usaha dikelompokkan berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian, dan sebagainya.

4.    Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain

Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun, diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha, misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri yang berupa SIUP.

KONTRAK KERJA

Definisi kontrak kerja adalah suatu bentuk perjanjian kerja antara karyawan dan perusahaan.

Adapun isi kontrak kerja yaitu, hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan selama terikat hubungan kerja, yang ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja tersebut oleh pimpinan perusahaan dan karyawan.

Terdapat 3 sistem kontrak kerja, yaitu:

1.  Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), karyawannya biasa disebut dengan karyawan kontrak. Lamanya kontrak 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Masa kontrak bisa diperpanjang dengan maksimal 2 tahun.

2. Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), karyawan dengan kontrak ini disebut dengan karyawan permanent (tetap). Perjanjian kerja yang dibuat bersifat tetap. Pada kontrak kerja ini, karyawan bisa langsung menjadi tetap/permanent atau melalui masa percobaan kerja (probation) untuk paling lama 3 (tiga) bulan. Setelah lulus masa percobaan, karyawan tersebut baru bisa menjadi karyawan tetap.

3.  Untuk kontrak kerja melalui outsourcing, anda akan mengikuti hak dan kewajiban perusahaan outsorcing, walaupun nantinya anda akan disalurkan ke perusahaan yang menjadi klien perusahaan outsourcing, sehingga perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tidak langsung dengan tempat anda ditugaskan untuk bekerja. Sedangkan untuk kontrak kerja langsung dengan perusahaan, anda mengikuti hak dan kewajiban perusahaan tersebut.

PROSEDUR PENGADAAN

Prosedur pengadaan memiliki dua kategori dimana memiliki fungsi yang berbeda. Prosedur pengadaan terbagi menjadi prosedur pengadaan tenaga kerja dan barang atau jasa. Prosedur pengadaan tenaga kerja antara lain :

1.    Perencanaan Tenaga Kerja

Perencanaan tenaga kerja adalah penentuan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan dan cara memenuhinya. Penentuan kuantitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu time motion study dan peramalan tenaga kerja. Sedangkan penentuan kualitas dapat dilakukan dengan Job Analysis. Job Analysis terbagi menjadi dua, yaitu Job Description dan Job Specification / Job Requirement. Tujuan Job Analysis bagi perusahaan yang sudah lama berdiri yaitu untuk reorganisasi, penggantian pegawai, dan penerimaan pegawai baru.

2.    Penarikan Tenaga Kerja

Penarikan tenaga kerja diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal yaitu menarik tenaga kerja baru dari rekomendasi karyawan lama dan nepotisme, berdasarkan sistem kekeluargaan, misalnya mempekerjakan anak, adik, dan sebagainya. Keuntungan menarik tenaga kerja dari sumber internal yaitu lowongan cepat terisi, tenaga kerja cepat menyesuaikan diri, dan semangat kerja meningkat. Namun kekurangannya adalah menghambat masuknya gagasan baru, terjadi konflik bila salah penempatan jabatan, karakter lama terbawa terus, dan promosi yang salah mempengaruhi efisiensi dan efektifitas. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber internal adalah untuk meningkatkan semangat, menjaga kesetiaan, memberi motivasi, dan memberi penghargaan atas prestasi. Sumber eksternal yaitu menarik tenaga kerja baru dari lembaga tenaga kerja, lembaga pendidikan, ataupun dari advertising, yaitu media cetak dan internet. Keuntungan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah dapat meminimaslisasi kesalahan penempatan jabatan, lebih berkualitas dan memperoleh ide baru/segar. Namun kekurangannya adalah membutuhkan proses yang lama, biaya yang cukup besar, dan rasa tidak senang dari pegawai lama. Tujuan menarik tenaga kerja dari sumber eksternal adalah untuk memperoleh gagasan/ide baru dan mencegah persaingan yang negatif.

3.    Seleksi Tenaga Kerja

Ada lima tahapan dalam menyeleksi tenaga kerja, yaitu seleksi administrasi, tes kemampuan dan psikologi, wawancara, tes kesehatan dan referensi (pengecekan). Terdapat dua pendekatan untuk menyeleksi tenaga kerja, yaitu Succecive Selection Process dan Compensatory Selection Process. Succecive Selection Process adalah seleksi yang dilaksanakan secara bertahap atau sistem gugur. Compensatory Selection Process adalah seleksi dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua calon untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi yang telah ditentukan.

4.    Penempatan Tenaga Kerja

Penempatan tenaga kerja adalah proses penentuan jabatan seseorang yang disesuaikan antara kualifikasi yang bersangkutan dengan job specification-nya. Indikator kesalahan penempatan tenaga kerja yaitu tenaga kerja yang tidak produktif, terjadi konflik, biaya yang tinggi dan tingkat kecelakaan kerja tinggi.

Seperti yang diketahui bahwa prosedur pengadaan tidak hanya tenaga kerja tetapi ada prosedur pengadaan barang dan jasa. Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa seperti berikut :

Jenis-jenis metode pemilihan penyedia barang dan jasa ada empat, yaitu : Metode Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung.
Jika menggunakan metode Penunjukan Langsung, maka prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa seperti berikut :

1.  Penilaian kualifikasi

2.  Permintaan penawaran dan negosiasi harga

3.  Penetapan dan penunjukan langsung

4.  Penunjukan penyedia barang/jasa

5.  Pengaduan

6.  Penandatanganan kontrak

Referensi         :

http://winievariana.blogspot.co.id/2016/04/prosedur-pendirian-bisnis-kontrak.html

http://arizalferdiansyah.blogspot.co.id/2014/05/jelaskan-prosedur-pendirian-bisnis.html

Read More